Arsjad Rasjid Paparkan Peluang Bisnis di Sektor Maritim

JAKARTA – Pengusaha nasional Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa peluang investasi di sektor maritim di Indonesia, khususnya terkait dengan jasa transportasi, masih sangat besar. Saat ini, pemainnya didominasi oleh perusahaan asing.

“Akibatnya, sektor jasa transportasi barang menjadi salah satu komponen penyumbang terbesar bagi defisit neraca Indonesia,” ujarnya, Senin (6/6/2022).

Mengacu pada data Bank Indonesia, rata-rata biaya yang dikeluarkan Indonesia mencapai US$7,8 miliar atau sekitar Rp113 triliun per tahun untuk mengangkut barang ekspor dan impor. Seluruh dana tersebut diserap oleh perusahaan asing. Suatu nilai yang cukup fantastis jika digarap dengan serius.

Arsjad yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah ikut menawarkan potensi tersebutkepada pengusaha Belanda yang tergabung dalam Konfederasi Industri dan Pengusaha Belanda (VNO-NCW) dalam kunjungannya ke negara itu beberapa waktu lalu. Kata dia, peluang investasi di Indonesia sangat menarik karena beberapa alasan. Di antaranya, kinerja perekonomian nasional yang stabil, yaitu rata-rata tumbuh di atas 5% per tahun.

Selain itu, pasar domestik Indonesia juga sangat besar dengan penduduk sekitar 270 juta jiwa. Lokasi Indonesia pun strategis, mencakup transportasi laut internasional dengan rute vital hingga sumber daya alam yang melimpah dan beragam.

Kampanye Arsjad Rasjid untuk sektor maritim tersebut sejalan dengan semangat pemerintah yang kerap ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Daya tarik sektor maritim yang dijajakan itu, misalnya pada pelabuhan maupun alat transportasi laut untuk angkutan barang.

Arsjad yang saat ini sebagai Ketua Dewan Penasihat B20mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengakomodasi peluang investasi sektor maritim. Bukan hanya pada bidang pengangkutan, tetapi juga pelabuhan, sehingga lebih bermanfaat untuk mendukung kinerja perekonomian nasional sekaligus menarik para penanam modal.

Di antara yang penting untuk dilakukan, katanya, mengintegrasikan pembangunan sektor maritim Indonesia secara lebih terpadu: pembangunan pelabuhan ikut mempertimbangkan ketersediaan sarana penunjangnya, seperti akses jalan, dermaga, terminal, gudang transit, gudang pendingin, hingga drainase.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Kebijakan yang dilansir pada 4 Maret 2022 ini dikenal dengan istilah KKI atau Kebijakan Kelautan Indonesia jilid II.

Presiden Joko Widodo tampaknya ingin menegaskan kembali komitmennya terkait misi membangun poros maritim dunia. Pada intinya, misi tersebut bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur.

Upaya mewujudkannya dilakukan dengan mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim serta pengamanan kepentingan dan keamanan maritim. Tak kalah pentingnya, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

“Kebijakan yang baru dikeluarkan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor laut Indonesia,” tegas Arsjad.