Kadin Kerja Sama dengan PPAD Berdayakan Purnawirawan

JAKARTA–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) akan menjalin kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan para purnawirawan. Kadin dan PPAD akan mendorong purnawirawan untuk berwirausaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PPAD, Letnan Jenderal (Purn.) Doni Monardo mengenai pemberdayaan purnawirawan ini.

“Pengusaha itu juga pahlawan karena menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi kemiskinan,” kata Arsjad dalam acara Silaturahmi Nasional dalam peringatan ulang tahun Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) 2022, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Jumat (05/08/2022).

Arsjad mengatakan kerja sama dengan PPAD bisa fokus pada sektor pangan, energi, dan hilirisasi sumber daya alam. “Nantinya, mungkin akan ada pendampingan melekat. Ini yang akan kerja sama dengan PPAD. Tidak perlu besar, bisa kecil dahulu,” kata Arsjad.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka acara silaturahmi nasional itu. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua UMUM PPAD Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo.

Di hadapan para peserta, Presiden mengakui bahwa besaran uang pensiun bagi purnawirawan TNI, utamanya yang berada di wilayah Jabodetabek, masih dirasa kurang. Untuk pensiunan dengan pangkat tamtama berada di angka Rp2,6 juta, pangkat bintara Rp3,5 juta, dan pangkat perwira pertama Rp4,1 juta.

Pemerintah memberikan tambahan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para purnawirawan TNI, meskipun itu pun masih dirasa kurang. Kepala Negara menyampaikan bahwa saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada pada posisi yang tidak mudah sehingga pemerintah akan berhitung terlebih dahulu sebelum memutuskan kenaikan penghasilan bagi para purnawirawan.

“Saya tidak janji karena, tadi saya sampaikan, bahwa APBN kita berada pada posisi yang tidak mudah. Tetapi pulang dari sini saya akan panggil Menteri Keuangan, akan saya ajak hitung-hitungan. Kalau nanti hitung-hitungannya sudah final, akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian,” jelasnya.

Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah saat ini terus berusaha mengendalikan kenaikan harga, terutama bahan bakar minyak, di tengah inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia. Imbasnya, subsidi yang dikeluarkan pemerintah dalam APBN menjadi sangat besar.

“Inilah yang sekarang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi, karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, Rp502 triliun yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.

Presiden juga menjelaskan bahwa saat ini situasi ekonomi dunia sedang berada pada posisi yang tidak mudah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), hingga Bank Dunia memprediksi akan ada 60 negara yang ekonominya ambruk dan 320 juta orang akan menderita kelaparan akut.

“Ini saya sampaikan apa adanya karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya tidak hanya turun, tapi anjlok semuanya, turun semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya pertumbuhan ekonominya turun, (sedangkan) inflasinya naik, harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan,” kata Presiden.