JAKARTA — Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, memastikan, program kedaulatan pangan akan menjadi program utama untuk Indonesia ke depan.
Pangan akan menjadi perang proxy untuk negara-negara ke depan, mengingat ketegangan geopolitik antarnegara yang terus memanas dan pemanasan global yang terus meningkat.
“Kita harus mengantisipasi dua hal ini, ketegangan geopolitik dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Negara yang memiliki kedaulatan pangan ke depan, akan memiliki posisi tawar yang kuat terhadap negara lainnya,” katanya.
Berkaca pada data BPS, tahun lalu impor pangan Indonesia mencapai 5,5 juta ton, dengan nilai sekitar Rp16,5 triliun. Impor pangan tersebut, terdiri atas beras, kedelai, gandum, gula, dan daging.
Di sela-sela kunjungannya ke Pameran Pangan Plus di Arena Rakernas PDIP, Arsjad mengatakan, kedaulatan pangan harus tumbuh bersama dengan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
Pelaku UMKM menjadi jembatan antara petani, nelayan, peternak dan konsumen. Melalui keterampilan yang mereka miliki, bahan mentah pangan tersebut diolah menjadi pangan siap konsumsi.
Di hulu, para petani, peternak, dan nelayan menjadi ujung tombak dalam menggenjot produktivitas sumber bahan pokok, baik melalui ektensifikasi maupun intensifikasi. Produktivitas tersebut diperoleh berkat kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan dunia pendidikan.
Di hilir, pelaku UMKM berperan sebagai jembatan yang mengelola bahan pokok tersebut sesuai kebutuhan pangan siap pakai untuk masyarakat. Selain terampil dalam mengelola, pelaku UMKM juga bergantung pada kesiapan logistik berbiaya murah, untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga.
“Pameran ini menunjukkan mata rantai yang sudah berjalan dari hulu ke hilir dan menggambarkan bagaimana kedaulatan pangan itu harus dikelola ke depan untuk menyejahterakan rakyat yang berada di hulu dan hilir dari proses tersebut,” ujar dia.