JAKARTA–Ketahanan pangan akan menjadi taruhan pemerintah baru dalam lima tahun mendatang. Impor beras harus bisa dikurangi secara bertahap hingga swasembada beras. Lahan petani harus menjadi andalan untuk Indonesia ke depan.
Berbanding terbalik dengan pencapaian ketahanan pangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menambal stok beras dengan impor. Rencananya pemerintah akan mengimpor 1,5 juta ton beras pada akhir tahun ini.
Pengusaha Nasional sekaligus Ketua TPN Ganjar Presiden Arsjad Rasjid mengatakan, pemerintah mendatang harus memikirkan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan impor beras. Potensi Indonesia menjadi swasembada beras masih memungkinkan, apabila Indonesia dapat memanfaatkan semua peluang.
“Lahan kita masih memungkinkan untuk mengejar ketahanan pangan. Tetapi, butuh kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pihak swasta, kalangan akademisi, dan petani untuk menggenjot produktivitas beras dalam negeri,” ujar dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas panen padi tahun ini sekitar 10,20 juta hektare. terjadi penurunan. Terjadi penurunan sekitar 255,79 ribu hektar dibandingkan tahun lalu.
Hal ini mengakibatkan produksi padi pada tahun ini turun sekitar 1,12 juta ton menjadi 53,63 juta ton dari sebelumnya 54,75 juta ton. Produksi beras untuk konsumsi juga turun 645,09 ribu ton atau 2,05% dari 31,54 juta ton menjadi 30,90 juta ton.
Arsjad menambahkan, solusi terhadap ketahanan pangan, termasuk produktivitas beras yang dilihat secara komprehensif, dari hulu hingga ke hilir. Peran akademisi dan riset menjadi penting untuk menciptakan iklim produktivitas yang kontinu, dengan jumlah yang signifikan. Sementara itu, kolaborasi antara pemerintah dan swasta harus bisa mengantar petani menjadi sejahtera.
“Ketahanan pangan kita dapat tercapai, tetapi juga petani harus sejahtera,” tegas dia.