APBN untuk Rakyat, Jangan Dikorupsi

JAKARTA–Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menargetkan peningkatan penerimaan APBN yang eksponensial dari Rp3200 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp6.400 pada 2029. Peningkatan APBN tersebut harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk dikorupsi.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, Ganjar-Mahfud memprioritaskan pembangunan dan realisasi program kerjanya dengan menggunakan APBN. Syarat mutlaknya adalah pemberantasan korupsi, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak, dan APBN digunakan tepat sasar.

“Citra APBN dan pajak itu sangat lekat dengan korupsi. Ini yang menjadi prioritas Ganjar Mahfud, agar anggaran negara itu sampai ke rakyat secara tepat sasar, tidak untuk dikorupsi. Ganjar sudah membuktikan hal ini, dan Mahfud MD adalah penjaga hukum yang mumpuni,” ujar dia.

Arsjad menambahkan, salah satu potensi penerimaan negara yang besar adalah sektor ekonomi digital. Pada 2030, ekonomi digital dunia mencapai US$360 miliar. Sementara itu, potensi ekonomi digita di kawasan ASEAN mencapai US$2 Triliun, dan Indonesia berpotensi meraup sekitar 40% atau sebesar US$800 miliar pada 2030.

Ganjar menegaskan, dengan APBN yang kuat, dirinya bakal membawa Indonesia pada tiga tujuan, di antaranya kedaulatan pangan, transisi energi, serta ketahanan kesehatan dan pendidikan. Tiga hal tersebut menjadi fondasi untuk melecut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% ke depan.

Ganjar sepakat, korupsi merupakan masalah yang akut di Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir dapat digunakan untuk membangun 27.000 puskesmas.

Ganjar mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam debat pertama Pilpres 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

“Data ICW menunjukkan sekitar Rp 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Ini ekuivalen bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000,” kata Ganjar.