Arsjad Rasjid kepada UMKM: Ayo Ber-Kadin!

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengajak pelaku UMKM untuk bergabung menjadi anggota. KADIN adalah rumah untuk semua pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM. Banyak benefit yang bisa diperoleh dengan menjadi anggota.

“Kami punya program AyoBerkadin yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh pelaku UMKM untuk bergabung sebagai anggota. UMKM menjadi prioritas KADIN, terutama didorong untuk naik kelas. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi kami ajak pelaku UMKM tumbuh bersama,” ujar Arsjad.

Arsjad, yang didapuk menjadi Ketua Umum dari 2021 hingga 2026 mendatang, melontarkan ajakan tersebut di hadapan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Arsjad menjelaskan, banyak program edukasi, pengembangan kapasitas, pendampingan, konsultasi bisnis, jejaring, serta kesempatan mengikuti pameran UMKM di tingkat nasional dan internasional.

Berbagai inisiatif KADIN, antara lain Kemitraan Inklusif Closed Loop, WikiWirausaha, dan WikiExport. Selain mengupayakan kolaborasi hulu hilir, pelaku UMKM mendapat pelatihan ekspor bersertifikat dan kesempatan untuk mengikuti business matching di luar negeri.

“Kami ingin UMKM bertumbuh serta berorientasi ekspor untuk memperkuat fundamental perekonomian nasional,” kata Arsjad.

Tahun lalu, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Japan External Trade Organization (Jetro), didukung PT HM Sampoerna Tbk menggelar business matching di Tokyo, Jepang. Ada 9 UMKM Indonesia yang dibawa, setelah  menyelesaikan program pelatihan WikiExport.  Kolaborasi tersebut menghasilkan ekspor UMKM ke Jepang senilai US$ 1 juta.

Kolaborasi tersebut juga menargetkan  2.000 UMKM dari berbagai jenis usaha akan mengikuti program WikiExport Japan.  20 UMKM diharapkan dapat mengikuti business matching di Jepang dan mengikuti jejak 9 UMKM lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Arsjad juga menegaskan, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional perlu dijaga dan dilindungi. Banyak produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

“Jangan sampai impor ilegal ini menciptakan predatory pricing yang merugikan UMKM lokal kita karena tidak mampu bersaing. Karena itu, perlu ada kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM,” tegas dia.