Arsjad Rasjid Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Imbas Harga BBM Naik

JAKARTA–Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid meminta Pemerintah memperhatikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah, ujar Arsjad, perlu memberikan insentif kepada UMKM yang terkena imbas setelah kenaikan harga BBM ini. “Insentif terhadap UMKM seperti tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), insentif pajak, serta permodalan dalam mendukung pemulihan ekonomi dan ekspansi usaha,” kata Arsjad, Selasa (6/9/2022).

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, (3/9/2022) lalu. Arsjad mengatakan subsidi BBM habiskan hampir 25 persen APBN 2022 atau lebih dari Rp502,4 triliun. Kenyataannya, Arsjad mengatakan 70 persen subsidi BBM selama ini dinikmati oleh kelompok yang mampu dan memiliki mobil.

“Maka sudah terjadi mistargeting, karena tujuan utama dari alokasi subsidi adalah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada golongan pra-sejahtera,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, masyarakat miskin dan rentan memerlukan bantuan yang lebih tepat. Langkah pemerintah untuk mengalokasi 25 persen dana APBN ini sudah tepat agar Indonesia bisa keluar dari jeratan subsidi bahan bakar minyak yang buruk untuk lingkungan.

Dana sebesar Rp500 triliun, kata Arsjad, bisa dialokasikan ke sektor lain seperti membangun sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Kata Arsjad, pengalihan dana subsidi lebih diperlukan untuk masyarakat dan negara sehingga bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana kemiskinan bisa dihapuskan dan menjadikan Indonesia ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

“Kenaikan harga ini memang pastinya akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor terutama transportasi dan logistik, yang mana harga harga akan naik, namun tidak ada cara lain untuk sama sama menanggung imbas ini sekarang,” kata alumni University of Southern California Amerika Serikat ini.

Arsjad mengapresiasi Pemerintah yang telah menggelontorkan bantuan langsung tunai untuk keluarga pra-sejahtera dan operator angkutan umum untuk menjaga daya beli dan mobilitas masyarakat. “Selain itu, diharapkan pemerintah pun bisa memperhatikan sektor UMKM yang pastinya akan kena imbas pada kenaikan harga BBM ini,” kata Arsjad.

Ke depan, Arsjad menekankan bahwa ketergantungan terhadap subsidi BBM harus dilepas secara perlahan. Dunia global sudah mulai bergerak menuju energi baru dan terbarukan yang lebih baik untuk keberlangsungan lingkungan dan dunia usaha.

“Indonesia sebagai gudangnya nikel dunia, sudah sepantasnya berada di garda terdepan untuk proses transisi energi terbarukan. Jangan sampai APBN kita terus tergerus untuk subsidi energi fosil yang sudah ditinggalkan negara-negara maju,” kata Arsja.

Bagi Arsjad, APBN untuk sektor energi harus digunakan dengan melihat masa depan. Contohnya, membangun ekosistem dan industri kendaraan listrik karena di masa yang akan datang semua kendaraan akan digerakkan oleh tenaga listrik.

“Tentunya transisi ini harus didukung dengan kebijakan fiskal lainnya seperti insentif dan pengurangan pajak pada pelaku usaha di bidang energi terbarukan agar transisi energi bisa dipercepat. Ini memang proses yang panjang, namun kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi?” pungkas Arsjad.