Arsjad Rasjid: Perkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA – Pengusaha nasional Arsjad Rasjid mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, mengingat ke depan, ada potensi krisis global yang antara lain akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum surut. Dalam kondisi tersebut, komoditas pangan bisa ikut terimbas.

Konflik di Eropa itu berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) dalam perdagangan global, termasuk di sektor pangan. Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis.

“Masalah ini perlu diantisipasi melalui kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha,” ungkap Arsjad di Jakarta (14/5).

Dia menjelaskan, saat ini banyak negara juga tengah melakukan proteksi terhadap bahan pangan. Situasi ini tidak menguntungkan bagi negara yang masih mengimpor, karena pasokan di pasar global akan menyusut. Untuk itu, ungkap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mencegah imbas krisis pangan.

Menurut Arsjad, krisis pangan ditandai oleh sejumlah hal. Di antaranya, pasokan bahan pangan yang berkurang, atau harga yang makin tak terjangkau.

“Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial,” katanya.

Secara fundamental, Indonesia perlu membenahi ketahanan pangan strategis, terutama dari sisi produksi. Alasannya, kenaikan harga komoditas dapat bersumber dari sisi permintaan maupun penawaran.

Sebagai contoh, katanya, terjadi pada komoditas kedelai. Jika dilihat dari neraca komoditas pangan strategis Indonesia, terdapat gap yang tajam antara jumlah produksi kedelai di dalam negeri dengan konsumsi. Pada 2020 misalnya, Indonesia hanya mampu memproduksi 273 ribu ton kedelai, sementara kebutuhannya 2.828 ribu ton.

Masalah seperti ini juga masih terjadi pada banyak komoditas lainnya. Karena itu, lanjut Arsjad, Kadin Indonesia akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, terutama dalam perkembangan pertanian.

Dalam kepemimpinannya, Kadin memiliki program pendampingan UMKM dengan skema closed loop. Skema ini terdiri dari praktik pertanian, penyediaan akses bibit dan pupuk unggul, dukungan pendanaan, serta pendidikan literasi keuangan. Pada prinsipnya, program ditujukan untuk membina para petani serta menciptakan kerja sama antara perusahaan besar maupun kecil dengan para petani di Indonesia.

“Kita semua harus berikhtisar. Dunia usaha dan pemerintah, demi menjaga kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dalam negeri, seperti selalu diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo,” tegasnya.