Arsjad Rasjid Suarakan Keseriusan RI Hadapi Perubahan Iklim di National Interest

JAKARTA–Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid menuliskan artikelnya di media ternama The National Interest pada 15 Oktober 2022. Lewat artikel berjudul Indonesia Is Ready to Lead the Fight Against Climate Change, Arsjad memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

The National Interest merupakan media yang menyoroti beragam kebijakan luar negeri paling bergengsi di Amerika Serikat. Media yang memiliki hampir 50 juta pengunjung tahunan secara rutin memberikan ruang bagi tokoh dunia untuk mengutarakan pemikiannya. Ilmuwan politik Francis Fukuyama pernah merumuskan pemikiran politik dan filosofis awalnya tentang akhir sejarah dalam jurnal pada tahun 1989.

The National Interest diterbitkan oleh Center for the National Interest, sebuah think tank kebijakan publik yang berbasis di Washington, D.C., yang didirikan oleh mantan Presiden AS Richard Nixon pada tahun 1994 sebagai Nixon Center for Peace and Freedom.

Dengan kredibilitas The National Interest, Arsjad langsung memperlihatkan betapa seriusnya Indonesia menghadapi ancaman perubahan iklim. “Hanya sedikit negara yang menanggapi ancaman perubahan iklim seserius Indonesia,” tulis Arsjad.

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di planet ini memiliki lebih dari 94 juta hektare hutan yang mendukung keanekaragaman hayati dan mata pencaharian puluhan juta orang. Sebagian besar dari 274 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah dengan kepadatan tinggi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari garis pantai yang rendah hingga hutan yang rimbun. “Sumber daya alam Indonesia adalah kekuatan yang signifikan tetapi juga menempatkannya pada risiko yang tinggi,” tulisnya.

Status Indonesia sebagai negara berisiko tinggi sudah terbukti dengan hampir semua proyeksi untuk abad berikutnya menunjukkan kenaikan suhu yang tajam, berkisar antara 0,7 Celcius hingga 3,9 Celcius. Daerah pesisir dataran rendah, termasuk di mana ibu kota Jakarta saat ini berada, berada di bawah ancaman bahkan banjir ringan. Jumlah orang yang terkena risiko banjir dapat meningkat sebanyak 1,4 juta pada tahun 2050. Pada akhir abad ini, lebih dari 4,2 juta orang dapat mengungsi akibat banjir permanen.

Musim hujan yang menjadi simbol iklim tropis Indonesia yang berlangsung dari Desember hingga Maret akan terpengaruh secara drastis dengan berbagai cara. Musim hujan yang terpotong dan musim kemarau yang berkepanjangan akan merusak produksi tanaman pangan dan sawah di Jawa yang bergelombang. Di daerah dataran rendah, banjir dan tanah longsor akan menjadi konsekuensi alami dari hujan yang tidak menentu dan intens, seperti banjir yang menelantarkan lebih dari 30.000 orang di Sumatera pada akhir tahun 2021. Untuk negara dengan ketergantungan musiman yang signifikan pada curah hujan, volatilitas ini adalah semakin menjadi kenyataan hidup.

Fokus global pada Indonesia dan perubahan iklim telah menunjukkan bahwa negara itu sendiri juga merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang signifikan. Emisi Indonesia didorong oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan lainnya yang menghabiskan dua juta hektar per tahun. Jakarta, berdasarkan lokasinya, rentan terhadap banjir musiman yang sering terjadi dengan empat bencana banjir yang terjadi dalam lima belas tahun terakhir.

Pengakuan internasional atas posisi Indonesia yang unik dan genting telah menyebabkan respons pemerintah yang kuat, terutama sejak pemilihan Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, pada tahun 2014. Mantan gubernur Jakarta berjanji untuk meningkatkan infrastruktur nasional dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi iklim mengubah kesiapan. Dia adalah salah satu dari 100 pemimpin dunia pada KTT iklim COP26 di Skotlandia yang menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi pada tahun 2030.

Sejak COP26, Joko Widodo telah membuat komitmen lebih lanjut untuk pengembangan ekonomi hijau. Dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Agustus 2022, ia menyoroti sejumlah solusi berbasis alam jangka panjang untuk perubahan iklim seperti mengembangkan pembibitan tanaman dan merehabilitasi habitat alami, mengakui pentingnya ekosistem alam dalam menyerap karbon.

Indonesia adalah salah satu negara manufaktur terbesar di dunia dan pemerintahan Jokowi berusaha untuk menaiki gelombang pengembangan dan produksi produk rendah emisi. Ada rencana untuk membangun taman industri hijau terbesar di dunia, memanfaatkan tenaga air, di provinsi Kalimantan Utara. Ada juga peta jalan untuk transisi energi, dengan pemerintah menetapkan target mencapai 31 persen energi terbarukan pada tahun 2050 dan pengurangan emisi 29 persen pada tahun 2030. Dengan dukungan keuangan internasional, pemerintah dapat meningkatkan target ini menjadi 41 persen.

Indonesia diberkati dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar, termasuk pembangkit listrik tenaga air hingga sembilan puluh lima gigawatt dan energi panas bumi dua puluh sembilan gigawatt. Surya juga berkembang pesat. Indonesia bermaksud membawa perubahan pada setiap tahap rantai nilai, dari hulu (produksi dan ekstraksi energi) hingga hilir (penggunaan energi domestik dan industri). Para pemimpinnya menyadari bahwa ada peluang bagi negara untuk menjadi negara terkemuka dalam perjuangan ini, terutama di Asia Tenggara.

Indonesia juga bekerja keras untuk mengembangkan infrastruktur keuangan hijau yang diperlukan untuk mendukung transisi ini. Presiden Joko Widodo meluncurkan taksonomi investasi hijau baru pada Januari tahun ini. Sistem lampu lalu lintas memproyeksikan dampak pada iklim dan lingkungan yang lebih luas dengan tujuan menyalurkan investasi ke proyek hijau. Obligasi hijau dan sukuk (obligasi syariah) sedang diujicobakan. Dan pajak karbon akan segera diberlakukan, tergantung pada krisis energi yang sedang berlangsung.

Peluang ini bukan tanpa risiko. Tuan rumah KTT G20 mendatang di Indonesia pada bulan November merupakan titik perubahan. Pemerintah bersedia menempatkan dirinya di bawah mikroskop, dengan para pemimpin ekonomi terbesar di dunia dan outlet pers terkait turun ke Bali.

Sejak menerima jubah kepresidenan G20 dua tahun lalu, agenda Indonesia telah menekankan kekuatan dan keberlanjutan, dan salah satu dari tiga pilar utamanya adalah mencapai kesepakatan global untuk mempercepat transisi energi.

Memahami tantangan dan kebutuhan akan aksi kolektif, Indonesia akan fokus pada tiga pilar utama dalam Kepresidenan G20 2022, yaitu: Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital.

“Untuk memastikan pertemuan puncak yang sukses, rencana perubahan iklim Indonesia harus menghadapi pengawasan global dan secara aktif memberikan contoh keberlanjutan lingkungan dan keberhasilan ekonomi untuk diikuti oleh negara-negara manufaktur kaya sumber daya lainnya,” tulis Arsjad.

*Artikel Arsjad Rasjid di National Interest bisa dibaca di SINI.