B20-G20 Tingkatkan Strategi Integritas dan Kepatuhan Dunia Bisnis

JAKARTA–Forum B20-G20 di Bali nanti diharapkan akan meningkatkan strategi integritas dan kepatuhan dunia bisnis. Perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.

“Berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/8/2022).

Airlangga mengatakan risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.

“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai bagian dari Open Government Partnership, Airlangga menambahkan Pemerintah berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.

Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menjelaskan inovasi praktik pembangunan berkelanjutan, transparan, berintegritas dan bisnis yang jauh dari praktik kecurangan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Praktik itu juga menjadi fondasi kuat bagi tata kelola dunia yang lebih adil baik itu secara ekonomi maupun sosial.

Saat ini, lanjut Arsjad, KADIN Indonesia tengah mendorong adopsi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang baik di kalangan dunia usaha demi keberlanjutan usaha di masa depan. Praktik bisnis yang mengadopsi prinsip ESG dan berintegritas akan membawa nilai tambah kepada perusahaan, salah satunya membuat pengelolaan bisnis akan jalan secara efektif dan efisien.

Arsjad Rasjid menyampaikan, kolaborasi dan kerja sama yang melibatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci penting untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Arsjad menyampaikan, pada awal 2021, Kadin Indonesia telah menandatangani naskah kesepakatan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam program anti korupsi dengan Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD).

Langkah itu, kata Arsjad, merupakan bagian dari komitmen Kadin Indonesia untuk bekerja semakin erat dengan organisasi nasional dan internasional agar bisa menyusun strategi antikorupsi, serta bersama-sama menerapkan ISO 37001 terkait anti-bribery management system.