Ekonomi Kawasan, Uang Lokal ASEAN Wajib Unjuk Taring di Atas Dolar

JAKARTA–Di tengah volatilitas ekonomi akibat resesi yang melanda dunia, fluktuasi mata uang negara-negara di ASEAN sangat rentan dipengaruhi oleh sentimen mata uang dolar. Forum Keketuaan ASEAN Business Advisory Council (BAC) 2023 mendorong agar ASEAN memiliki satu mata uang yang dapat mengkalkulasi semua transaksi dan pembayaran sehingga tidak gampang dipengaruhi dolar.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid sekaligus Ketua ASEAN BAC 2023 mengatakan, pihaknya akan memprakarsai perlunya kehadiran sebuah mata uang bersama negara-negara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

Dalam hal ini, lanjut dia, upaya untuk menghadirkan Local Currency Settlement (LCS) dapat memungkinkan para pebisnis dari negara-negara ASEAN dapat menggunakan mata yang lokal dalam proses pembayaran lintas batas. Hal ini akan membuat proses pembayaran lebih efisien, memberikan natural hedging bagi bisnis untuk melindungi dari paparan risiko mata uang, mengurangi biaya transaksi melalui tarif langsung yang lebih efisien, dan memfasilitasi transfer lebih cepat.

“Kita harus meniru apa yang sudah dilakukan di Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. LCS memungkinkan bisnis dari negara mitra untuk menggunakan mata uang lokal atau mata uang penerima, dan memberikan dampak positif bagi ekonomi kawasan,” katanya.

Arsjad menambahkan, melalui keketuaan ASEAN-BAC, pihaknya telah mendorong pembayaran regional melalui ASEAN-QR Code dengan landasan LCS. Hal ini bakal menjadikan pembayaran lintas negara dilakukan melalui unifikasi QR antar ASEAN dengan settlement menggunakan local currency masing-masing. Diharapkan, ASEAN QR Code mampu mendorong penggunaan LCS di masa depan untuk meningkatkan perdagangan dan mengurangi paparan risiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang global.

Hingga kini, ASEAN Connectivity melalui ASEAN QR Cross Border Payment telah dikerjasamakan antara 3 negara yaitu Thailand, Malaysia dan Singapura.

Arsjad mengharapkan, melalui kepemimpinan sektor bisnis di ASEAN-BAC, pihaknya mendorong policy reform serta implementasi di lebih banyak negara ASEAN dan dialogue ASEAN partners lainnya untuk mendorong konektivitas pembayaran.