Ganjar-Mahfud Jamin Birokrasi Sat Set untuk Indonesia Maju

JAKARTA–Pasangan capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen mewujudkan birokrasi sat set untuk masa depan Indonesia.

Birokrasi sat-set yang dimaksud tidak lain adalah birokrasi yang ramping, gesit, bersih, dan siap melayani rakyat. Paslon yang terkenal bersih ini menegaskan birokrasi sat set akan diwujudkan secara paralel dengan pemberantasan KKN di segala lini.

Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsjad Rasjid menjelaskan, birokrasi sat set dimulai dengan SATU DATA Untuk Birokrasi Sat-Set. Salah satu yang akan didorong oleh Pasangan ini adalah penyederhanaan penerapan SPBE dengan basis data Tunggal kependudukan untuk mengefektifkan pelayanan birokrasi Pemerintah di semua lini. Upaya pencegahan dan pemberantasan serta pengawasan pembangunan.

Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didukung PDIP, Partai Hanura, PPP dan Partai Perindo, juga akan menaruh perhatian serius pada digitalisasi birokrasi secara merata apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024. Apalagi berdasarkan pengalaman selama ini, digitalisasi birokrasi menjadi suatu yang sangat penting. Lebih lagi program digitalisasi merupakan salah satu keberlanjutan dari program yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Langkah berikutnya adalah Kabinet yang berintegritas. Salah satu yang dilakukan adalah pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi antar Kemenkeu, ESDM, KKP, KLHK, Kementan, Kemenkumhan, Kemenhub, Kemenko Perekonomian, PPATK dan instansi terkait lainnya,” kata dia.

Untuk hal ini, Arsjad menegaskan, peran dan keteladanan pemimpin menjadi penting. Pemimpin harus berani dalam menyikat koruptor, pungutan liar, serta memberantas mafia hukum di segala sektor. Melalui kepemimpinan yang solid, Ganjar-Mahfud memastikan akan mewujudkan kabinet berintegritas berbasis transparansi dan unifikasi data nasional serta inovasi.

Langkah ketiga dengan memperkuat KPK. Paslon 3 ini akan memperkuat system pemberantasan korupsi melalui pembaruan hukum materil dan hukum formil tindak pidana korupsi. Jika nanti terpilih pasangan yang dikenal bersih ini akan melakukan revisi UU KPK yang akan memberi penguatan pada KPK bersama dengan lembaga penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan Agung secara sinergis dan harmonis.

Sementara itu, langkah keempat adalah berantas mafia. Untuk itu, pasangan ini akan membentuk satgas pemberantasan mafia tanah dan korupsi SDA yang langsung bertanggungjawab ke Presiden. Lembaga ini juga berfungsi untuk melakukan kajian, identifikasi kasus dan agenda penyelesaiannya.

“Langkah kelima, adalah ASN dan APH Sejahtera. Pasangan ini juga akan memperhatikan bahkan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan Aparatur Penegak Hukum (APH). Ganjar dan Mahfud menegaskan mustahil bisa menghadirkan birokrasi bersih jika kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur penegak hukum (APH) tidak ditingkatkan. Hal ini penting agar aparat negara tidak melakukan tindak korupsi,” tegas dia.