Dukung Pemerintah Berdayakan UMKM, KADIN Siapkan Platform WikiUMKM

JAKARTA–Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mendukung upaya pemerintah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian dunia. Pentingnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM itu diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam dalam The 6th Annual Islamic Finance Conference yang diselenggarakan secara daring, Rabu (24/8/2022).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global. Menurutnya, hal ini karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia.

“Mereka menyumbang 90% dari kegiatan bisnis dan berkontribusi lebih dari 50% lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Di negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi ini sebenarnya jauh lebih besar jika kita juga memasukkan UMKM informal yang sebagian besar tidak tercatat,” ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemulihan dan kinerja perekonomian juga disumbangkan oleh pemulihan UMKM. Untuk itulah, rancangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menempatkan pemulihan UMKM sebagai salah satu pilar terpenting selain kesehatan dan perlindungan sosial.

“Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis. Mereka bahkan menyerap 97% lapangan kerja dan menyumbang 60% dari PDB kita,” jelas Menkeu.

Meski menjadi penyumbang mayoritas PDB di Indonesia, namun Menkeu mengatakan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kurangnya akses pasar, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kurangnya penggunaan teknologi yang lebih maju, dan juga keterbatasan akses ke layanan keuangan. Kondisi ini juga diperparah oleh infrastruktur yang kurang memadai di daerah terpencil.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, prioritas Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM sebenarnya adalah mengatasi semua aspek kelemahan tersebut,” tandas Menkeu.

Untuk itu, Pemerintah menjaga peran dan momentum pertumbuhan UMKM melalui empat hal. Pertama, dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berupa jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan bandara, namun juga infrastruktur konektivitas digital.

“Kami menganggarkan anggaran yang cukup besar agar kami dapat memastikan bahwa daerah terpencil di sekitar 20.000 desa di Indonesia akan terhubung melalui Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga mereka semua yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital,” jelas Menkeu.

Kedua, melalui program pembiayaan. Menkeu mengatakan bahwa sekitar 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Untuk itu, Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Ultra Mikro memberikan dukungannya.

Ketiga, dengan terus mendorong digitalisasi UMKM. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024.

Terakhir, melalui peningkatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membuahkan hasil yang efektif dalam pemberdayaan UMKM.

“Dukungan Pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Maka kita perlu menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM,” pungkas Menkeu.

Upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM itu mendapat dukungan dari KADIN Indonesia. Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

“Namun, itu saja tidak cukup karena banyaknya tantangan yang dihadapi UMKM, terutama di era pandemi ini,” kata Arsjad.

Beberapa tantangan yang kerap dihadapi UMKM antara lain akses permodalan dan bahan baku, akses pemasaran termasuk memperluas pasar nasional dan menembus pasar ekspor serta perluasan cakupan wilayah jangkauan melalui digitalisasi UMKM.

“KADIN Indonesia mempunyai program untuk melindungi dan membantu UMKM serta industri kreatif dalam menghadapi tantangan itu,” ucap Presiden Direktur Indika Energy, Tbk ini.

Arsjad mengatakan, KADIN Indonesia sudah memiliki beberapa program dan solusi konkret termasuk transformasi digital salah satunya membuat platform WIKI UMKM atau wikiwirausaha.id. Platform ini adalah ekosistem digital yang menjadi tempat dan wadah diskusi, mencari solusi, pelatihan yang Februari lalu diluncurkan.

Platform ini menjadi jembatan penghubung UMKM, koperasi, startup atau pemerintah daerah terkait pemberdayaan UMKM dan juga masalah rantai pasok. KADIN Indonesia yang memiliki jaringan di seluruh daerah punya potensial untuk mengambil peran sebagai motor perubahan dan penggerak digitalisasi melalui platform ini.

Selain itu, KADIN Indonesia juga memiliki Platform KADIN Tech Hub. Platform ini mempertemukan perusahaan yang memiliki masalah dengan ekosistem yang dapat memberikan pengembangan solusi terintegrasi atas masalah yang dihadapi terkait digitalisasi dengan semangat ekonomi kolaborasi.

“Ini semacam hub, tempat berinteraksi, berdialog, berbagi ide gagasan kolaboratif untuk mendukung dan membantu perusahaan terutama UMKM dalam meningkatkan kualitas, kapasitas digitalisasi agar mampu berkompetisi di era digital ini dan mencapai tujuan SDG’s yang ingin menghilangkan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, KADIN Indonesia mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menyampaikan arahan untuk percepatan 1 juta UMKM onboarding platform pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) per tahun dan ini didorong mulai 2022.

“Kami yakin semakin banyak jumlah UMKM yang bertransformasi digital akan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya, dan pada tahun 2030 akan mencapai Rp4.531 triliun,” kata Arsjad.