Konsisten Pada AD ART, Kadin Indonesia Surati Presiden Prabowo

JAKARTA – Dewan Pengurusu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta arahan pemerintah Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) organisasi pengusaha tersebut dalam waktu dekat.

Munas tersebut dilaksanakan dalam rangka penggantian Ketua Umum sebagai reaksi atas kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

“Kami telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Dhanis menjelaskan, pihaknya juga telah melaporkan kepada Presiden persiapan yang sudah dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan Munas. Sebagai pembina organisasi, pihaknya meminta petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk mengusulkan atau memberikan petunjuk terkait pelaksanaan Munas tersebut.

“Sesuai kesepakata dalam perjanjian dua belah pihak seharusnya Munas dilaksanakan pada 27 September 2024 mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada aturan organisasi dan mengutamakan tata tertib berorganisasi untuk menjaga kewibawaan organisasi. Karena itu, pihaknya bersedia memajukan agenda Munas untuk pemilihan Ketua Umum pada September, atau setelah pelantikan presiden.

Hal ini dilakukan agar Kadin sebagai organisasi yang menjadi mitra pemerintah tetap dapat mendukung agenda penting pemerintah, terutama dalam mengejar pertumbuhan 8%.

“Kami juga sudah menyiapkan Whitepaper sebagai masukan untuk pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Whitepaper tersebut mudah-mudahan dapat menjadi acuan untuk kebijakan strategis pemerintah,” katanya.