JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih terbelah dalam dualisme kepemimpinan.
Langkah menuju Kadin satu dan solid sudah ditempuh. Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid telah bertemu dan sepakat secara tertulis di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada September lalu.
Namun, perjanjian tertulis tersebut hingga kini tidak kunjung ditaati dan organisasi satu-satunya dunia usaha tersebut masih terbelah.
Kesepakatan kedua belah pihak tersebut merujuk pada AD ART Kadin Indonesia. Kepemimpinan Kadin Indonesia harus disahkan dalam Musyawarah Nasional (Munas), yang akan dipercepat pelaksanaannya dari waktu seharusnya pada 2026.
Ketua Pengarah Rapimnas Kadin pimpinan Arsjad sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan, pelaksanaan Munas harus dilaksanakan sesuai dengan AD ART Kadin yang disahkan oleh Keppres No 18 Tahun 2022.
“Kami berharap seluruh pengurus Kadin, baik Kadin Propinsi, Kabupaten, Kota, dan anggota ALB untuk berorganisasi secara tegak lurus sesuai dengan peraturan dan ketentuan,” ujar dia.
Atas dasar itu, Kadin Arsjad menggelar Rapimnas pada Jumat (29/11), yang salah satu agendanya adalah menyetujui percepatan Munas untuk transisi kepemimpinan di Kadin.
Selain itu, Rapimnas tersebut juga menekankan dukungan dunia usaha terhadap tekad pemerintah Prabowo Subianto dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.
Kadin Arsjad bahkan meluncurkan whitepaper yang berisi kajian dan masukan dari dunia usaha bagi pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada lima tahun mendatang.
Dalam beberapa kesempatan, Arsjad menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo berharap Kadin satu dan solid. Pesan tersebut disampaikan Presiden ketika Arsjad bertemu dengan Presiden pada lawatan perdana di beberapa negara.
“Pokoknya saya sekarang fokus menyelesaikan dan memastikan Kadin itu satu dan diakui pemerintah,” kata Arsjad.
Di tengah Rapimnas kubu Arsjad, Kadin Anindya juga menggelar Rapimnas pada Minggu (01/12). Dengan nada yang sama, Rapimnas tersebut membahas rekomendasi yang akan diberikan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Anindya mengatakan, belum lama ini dirinya mengikuti sejumlah kunjungan kenegaraan bersama rombongan Presiden.
Dia mengaku, keikutsertaannya itu memberikan gambaran terkait isu-isu apa saja yang akan menjadi tema sentral dalam pembahasan di Rapimnas 2024.
“Kami akan fokus pada isu kemiskinan, kelaparan, dan terkait isu kenaikan PPN, ketenagakerjaan atau Omnibus Law,” kata dia.