Menilik Peran Kadin dalam Percepatan Energi Bersih di Indonesia

JAKARTA–Indonesia sedang dalam proses transisi energi untuk mewujudkan net nol karbon pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Dalam mewujudkan transisi energi itu, perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengatakan peralihan menuju energi bersih menghadapi tiga tantangan besar, yaitu pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

Arsjad mengungkapkan, Indonesia membutuhkan investasi senilai $25 miliar setiap tahunnya agar bisa mewujudkan net zero emission pada 2060. Dari sisi teknologi, banyak perusahaan yang kurang menguasai teknologi agar dapat tumbuh dan berkembang. Kendala lainnya adalah sumber daya manusia yang kurang mendapatkan eksposur dan kapabilitas dibandingkan dengan negara lain.

“Tentunya untuk menjawab tantangan tersebut tak bisa dilakukan seorang diri. Kita butuh keterlibatan berbagai stakeholder lintas sektor untuk berkolaborasi, menggencarkan upaya peningkatan investasi energi bersih di tanah air,” kata Arsjad Rasjid di Jakarta, Sabtu (13/08/2022).

Kendala itu bukan menjadi alasan penghambat peralihan menuju energi bersih. Peluang Indonesia mengimplementasikan energi bersih sangat besar. Indonesia memiliki bahan baku EBT melimpah. Sebut saja arus laut, panas bumi, bioenergi, angin, air, dan matahari.

“Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi bersih, di mana dari 400 Giga Watt (90%) dari total potensi belum tersentuh hingga tahun 2030,” ujar Arsjad.

Selain sumber daya, pemerintah juga sudah menyusun berbagai kebijakan penerapan energi bersih dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Dimulai dari Perpres No. 5/2006 tentang penentuan target diversifikasi energi, kemudian PP No. 79/2014 tentang peningkatan penggunaan EBT.

Ada juga Permen ESDM No. 49/2017 tentang pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik, Permen ESDM No. 49/2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PLN, dan Permen ESDM No. 4/2020 tentang pemenafaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Semua kebijakan itu merupakan wujud komitmen mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Arsjad menegaskan bahwa salah satu fokus Indonesia sebagai Presidensi G20 adalah transisi global menuju energi baru terbarukan serta zero emissions, paling lambat pada 2060.

Pemerintah Indonesia, kata Arsjad, memiliki komitmen kuat untuk mendukung pengembangan energi bersih. Komitmen terhadap transisi energi ini juga akan menjadi bahasan pada pertemuan G20 dan B20 di Bali pada November 2022.

Kadin pun menjalankan perannya dengan berbagai cara untuk mendukung program pemerintah dalam peralihan menuju energi bersih. Misalnya, Kadin bekerja sama dengan World Economic Forum (WEF) menggelar forum bertajuk “Mobilizing Clean Energy Investments for Indonesia” pada 19 Juli lalu.

“Kegiatan ini adalah wujud upaya kami dalam mendukung akselerasi pemanfaatan energi bersih dengan membuka akses pendanaan dari investor global,” ujar Arsjad.

Forum tersebut dihadiri oleh lebih dari 40 investor global dari berbagai negara termasuk Asian Development Bank, Rockefeller Foundation, US International Finance Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Institute for Essential Services Reform dan United States Agency for International Development.

Di forum tersebut, sejumlah perusahaan RI memaparkan proyek investasi energi surya dan biomassa. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan proyek-proyek strategis ini ke para pemodal asing maupun pakar energi untuk menarik invetasi.

Sebanyak enam proyek investasi energi bersih dipaparkan di konferensi Kadin-WEF tersebut. Akuo Energy menjelaskan terkait proyek elektrifikasi 1.647 desa dengan memanfaatkan EBT. Kemudian Sesna dengan proyek tenaga surya dan penyimpanan listrik berbasis baterai (BESS) di Sumba Timur. Proyek ini bersifat hybrid dan terdiri dari tenaga surya 15 MW, didukung oleh baterai berdaya 25 MWh. Lalu, proyek energi bersih di Kawasan Industri Jababeka yang menargetkan penggunaan EBT hingga 180 MW.

Clean Power Indonesia (CPI) membeberkan proyek pembangkit listrik tenaga biomassa berbasis masyarakat. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) memaparkan dua proyek biomassa yakni pengubahan tandan kosong kelapa sawit untuk pembuatan bioetanol. Serta minyak jelantah sebagai feedstock untuk biogasoline.

Forum itu menjadi salah satu rangkaian acara menuju KTT B-20 pada 13-14 November 2022 mendatang. Harapannya, KTT B-20 dapat menyaksikan pengumuman kolaborasi atau investasi proyek energi bersih.

“Kadin percaya bahwa dalam mencapai ini, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya antara sektor swasta dan publik, serta pihak-pihak internasional untuk membangun Indonesia yang hijau, tangguh, dan siap menyongsong masa depan,” kata Arsjad.