Pesan Kuat Hilirisasi Beri Kejelasan Bagi Pelaku Usaha

JAKARTA–Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah menyatakan akan melarang ekspor tembaga, menyusul larangan ekspor komoditas lain seperti nikel, bauksit, dan timah. Kebijakan tersebut semakin memperkuat pesan hilirisasi kepada semua pihak, baik di dalam maupun di luar negeri terkait arah perubahan strategi bisnis dan industri Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, hilirisasi membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Industri hilir sebagai turunan dari larangan ekspor tersebut akan muncul dan memberikan nilai tambah yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pesan kuat hilirisasi yang disampaikan pemerintah, lanjut Arsjad, memberikan dampak positif bagi pelaku usaha maupun investor di dalam dan di luar negeri. Pelaku usaha dan investor tidak ragu-ragu untuk mengarahkan transformasi bisnis sesuai dengan kebijakan pemerintah.

“Kami mengapresiasi ketegasan pemerintah terkait larangan ekspor komoditas utama tambang. Hal ini memberikan dampak kejelasan terkait industri hilirisasi di dalam negeri. Pelaku usaha dan investor ancang-ancang untuk mendukung kebijakan pemerintah itu dengan menghadirkan industri turunan,” ujar Arsjad dalam keterangannya, Senin (23/1/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana untuk menyetop ekspor tembaga pada pertengahan 2023. Hilirisasi tembaga yang digaungkan pemerintah, kata Arsjad, mesti disertai peta jalan industri penyerapnya.

Arsjad menambahkan, dengan adanya larangan ekspor komoditas utama tambang, pemerintah dan pelaku usaha dapat duduk bersama untuk menginisiasi terciptanya industri turunan baru, yang dapat menyerap bahan baku tersebut. Selama ini, bahan mentah dan bahak baku tambang tersebut diekspor ke luar, sedangkan industri di dalam negeri belum maksimal menyerap bahan baku tersebut.

Namun, kondisi tersebut jangan sampai menyurutkan langkah pemerintah untuk tarik ulur terkait kebijakan tersebut. Industri turunan, seperti industri kendaraan listrik, sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Konsistensi pemerintah bakal akan melahirkan industri turunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kebijakan tersebut jangan sampai kendur,” kata Arsjad.