Jajak Pasar IKN Nusantara, KADIN Ajak Pengusaha Jadi Bagian Indonesia Baru

JAKARTA– Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur di Kawasan IKN Nusantara merupakan langkah strategis pemerintah dalam menata masa depan Indonesia sebagai simbol peradaban dan kekuatan ekonomi baru di era 2045.

Langkah tersebut dinilai tepat mengingat Indonesia membutuhkan kota baru yang merepresentasikan kultur futuristik global yang mengedepankan smart city, inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dalam acara Jajak Pasar Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, kepindahan ibu kota baru bukan semata-mata kepindahan kementerian atau istana, melainkan budaya kerja baru, mindset ekonomi baru. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam, serta wujud dari keadilan ekonomi dan kesetaraan pembangunan Indonesia di masa depan.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengajak pengusaha dalam negeri untuk menjajaki peluang dan menjadi bagian dari sejarah dan peradaban baru Indonesia.

“Saya mengajak rekan-rekan pengusaha sekalian untuk membangun jalur pertumbuhan baru bagi Indonesia melalui investasi, menjadi bagian dari masa depan Indonesia Baru. Mari bersama kita mengukir sejarah dan peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai visi Indonesia Emas, menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia di tahun 2045 dengan menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” ujar dia di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Arsjad mengatakan, IKN Nusantara adalah simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global sebagai kota yang mengandalkan konektivitas, kota cerdas, yang layak huni, dan berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi, IKN Nusantara menjadi poros kekuatan baru Indonesia yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran IKN Nusantara di Pulau Kalimantan bakal menggeser pusat gravitasi ekonomi Indonesia yang selama ini bergantung di Pulau Jawa. Dengan sendirinya, akan terjadi keseimbangan baru, baik dari sisi populasi penduduk, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, maupun pemerataan ekonomi.

“Selama ini lebih dari 60 persen kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 57 persen. Hal ini menimbulkan persoalan yang pelik terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi, termasuk daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pembabatan kawasan hutan, dan menipisnya ruang terbuka hijau,” kata dia.

Seperti diketahui, pembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap, dari tahun 2022 hingga 2045. Dalam setiap tahapan tersebut, pembangunan IKN bakal menjaga hutan, flora-fauna, dan biodiversity, inklusivitas dari aspek penduduk, demi mempertahankan kondisi alam dan hutan di Kalimantan yang harmonis.

Dalam RPJMN 2020-2024, estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan tersebut mencapai Rp466 triliun, dengan asumsi pendanaan dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun. Dengan skema tersebut, pendanaan dari APBN hanya mengambil porsi 20 persen, sedangkan sisanya adalah dari kerja sama pemerintah bersama badan usaha, termasuk kontribusi dari investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah kemudahan untuk berinvestasi sedang digodok pemerintah, di antaranya pemberian HGU selama 95 tahun, HGB 80 tahun, serta sejumlah insentif fiskal seperti tax holiday, super tax deduction, pembebasan bea masuk, PPh, dan PPN impor.

Ketua Badan OIKN Bambang Susantono mengatakan, pihaknya terus membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN di beberapa sektor, seperti transportasi, smart city, pertanian logistik, farmasi, energi bersih, kesehatan, bangunan komersial, dan bangunan untuk hunian.

Sementara itu, dalam keterangannya kepada media, Senin (17/10/2022) kemarin, OINK menjelaskan bahwa jajak pasar dilakukan untuk mempromosikan peluang investasi di IKN, serta mendengarkan berbagai aspirasi dari investor. Hal ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan IKN tersebut.

Arsjad menambahkan, pembangunan IKN tidak akan bisa terwujud tanpa keterlibatan pihak lain, termasuk investor dari pihak swasta. IKN harus dibangun bersama-sama dengan semangat gotong royong, dengan menggabungkan pemikiran-pemikiran terbaik di Indonesia serta kontribusi optimal, baik dari sektor swasta maupu publik di Indonesia.

“Sebagai mitra pemerintah, tugas KADIN adalah mengumpulkan berbagai masukan dari dunia usaha terkait regulasi investasi dan pembangunan IKN, serta membantu menarik investor untuk berinvestasi di IKN. Ini adalah bukti nyata dari Indonesia Incorporated, yang bersama-sama membangun peradaban baru Indonesia,” tutup dia.