JAKARTA–Banyak kalangan yang bersuara keras atas perubahan yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait format debat capres dan cawapres. Perdebatan itu terutama karena sesi debat khusus cawapres dihilangkan.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, sudah selayaknya KPU mempertahankan format debat Capres dan Cawapres sebagaimana periode-periode sebelumnya.
KPU akan menggelar debat capres dan cawapres pada Pemilu 2024 berbeda dari yang sebelumnya. Dalam debat Pemilu 2024, KPU menyatakan pasangan capres dan cawapres harus selalu hadir di setiap panggung debat.
Setiap capres dan cawapres memiliki proporsi bicara masing-masing, tergantung dari agenda debat. Dari lima kali debat akan diadakan tiga debat untuk capres dan dua debat untuk cawapres.
Arsjad mengatakan seorang pemimpin, terutama untuk Indonesia pada periode lima tahun ke depan, seharusnya adalah pemimpin yang siap dalam segala situasi. Ada berbagai tantangan yang bakal menghempas Indonesia. Karena itu, gagasan, pemikiran, dan pandangan calon pemimpin Indonesia harus benar-benar teruji.
“Tidak ada simulasi untuk menjadi pemimpin dari lebih dari 270 juta jiwa. Dia harus matang dan siap dalam segala situasi, dan itu dapat terlihat kapasitas serta kapabilitasnya dari debat,” ujar dia.
Arsjad menyayangkan keputusan KPU tersebut karena bagaimana pun juga wapres merupakan tangan kanan presiden, sehingga baik pemikiran, kekuatan problem solving, hingga kecakapan dalam berbicara patut diuji.
“Rakyat harus melihat dan menilai kapasitas serta kapabilitas setiap calon pemimpin, dan saat yang tepat untuk membandingkan hal itu antara setiap cawapres pada sesi debat,” katanya.
Sejumlah pengamat juga mengomentari format debat yang baru. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, tidak adanya debat khusus untuk calon wakil presiden (Cawapres) memberi kesan KPU membela salah satu pasangan calon (paslon).
“Kalau benar bahwa debat Cawapres tidak ada, ini KPU mengesankan membela salah satu di antara mereka (paslon),” ujar dia.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengkritik perubahan format debat Pilpres oleh KPU. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu bertindak tidak adil.