Industri Ramah Lingkungan Butuh Dukungan Lebih dari Pemerintah
JAKARTA–Transformasi industri di dalam negeri demi mendukung komitmen menuju Net Zero Emission membutuhkan dukungan lebih pemerintah, terutama iklim bisnis yang kondusif, mampu bersaing, dan berkelanjutan.
Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, terutama dalam menghasilkan 440 gigawatt energi ramah lingkungan, tidak dapat berjalan apabila iklim investasi dan ekosistemnya tidak saling mendukung.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pemerintah dan swasta memiliki pesan masing-masing yang strategis dalam mencapai ekonomi hijau.
Swasta bertugas berinvestasi di sektor baru tersebut, memperkenalkan penerapan teknologi, melakukan inovasi, dan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi hijau.
Di sisi lain, pemerintah berperan dalam mendorong regulasi dan birokrasi yang ramping, iklim berusaha yang kompetitif, dan keringanan seperti pajak dan insentif untuk kerberlanjutan.
“Kita memiliki sumber daya yang melimpah dan luas untuk transformasi industri yang ramah lingkungan. Dengan sumber daya itu, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau di kawasan maupun di dunia. Tetapi, perlu ada kolaborasi yang saling mendukung antara swasta dan pemerintah,” ujar dia.
Arsjad menegaskan, pihaknya terus mendorong perusahaan-perusahaan untuk bertransformasi ke ekonomi hijau. Salah satunya melalui inisiatif Kadin Net Zero Hub dan Sub-Hub Bisnis Kehutanan. Dengan dua inisiatif itu, perusahaan-perusahaan dapat mempelajari dan memiliki roadmap yang jelas untuk mencapai NZE.
Sementara untuk soal pengelolaan hutan yang berkelanjutan, Sub Hub Bisnis Kehutanan mempertemukan pemerintah, perusahaan, masyarakat, maupun organisasi massa untuk memiliki langkah bersama dalam mengelola hutan sesuai prinsip-prinsip hijau dan berkelanjutan.
“Kami ingin langkah pemerintah juga sejalan dengan inovasi swasta yang dilakukan untuk mendorong ekonomi hijau. Setiap kali ada inovasi, tentu saja ada perubahan yang membutuhkan dukungan lebih pemerintah,” kata dia.