JAKARTA–Mencermati langkah Eropa yang menetapkan UU Deforestasi, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk satu suara dan langkah untuk mengoptimalkan kemanfaatan hutan dalam memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya, negara-negara ASEAN memiliki potensi hasil hutan, baik pertanian maupun perkebunan, yang kemungkinan akan terkena imbas dari UU Deforestasi, termasuk terhadap produk-produk ekspor ke luar negeri.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid, yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (BAC) 2023 mengatakan, langkah negara-negara ASEAN dalam menyikapi UU Deforestasi adalah dengan bergabung pada inisiatif ASEAN Carbon Center of Excellence (CCOE), yang mendorong optimalisasi produk pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan.
Dalam inisiatif CCOE, negara-negara ASEAN dapat menyusun dan menyepakati strategi dan langkah praktis dalam menjamin hasil hutan melalui perkebunan dan pertanian dapat tetap diterima sebagai produk ekspor yang legal, sehingga nilai tambah berkelanjutan tetap dirasakan masyarakat.
“Kita harus satu langkah untuk memberika value terhadap hutan, keragaman ekosistem flora dan fauna, dan memastikan masyarakat ASEAN memperoleh manfaat dari hasil hutan tersebut. Sejalan dengan itu, kita juga taat pada upaya memberikan perlindungan terhadap lingkungan yang memadai,” ujar dia.
Seperti diketahui, UU Deforestasi mengemas sejumlah aturan terkait produk, barang, dan jasa yang masuk ke wilayah Eropa dengan memberikan label ramah lingkungan. UU tersebut berpotensi diskriminatif, karena bisa saja diberlakukan untuk negara-negara tertentu dalam mengerem laju persaingan ekonomi dan perdagangan luar negeri.
Arsjad menegaskan, melalui CCOE, negara-negara ASEAN memiliki panduan yang jelas untuk mengamankan produk pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan. Langkah ini juga sebagai bentuk dari upaya meminimalisir dampak negatif dari pemberlakuan UU Deforestasi.
“Pasar Eropa termasuk menjadi tujuan ekspor dari produk pertanian dan perkebunan negara-negara Eropa. Kita harus pastikan tidak ada hambatan dalam aktivitas perdagangan, seperti yang sudah terjadi selama ini,” katanya.